Puskaptis Minta Moratorium Dana Bansos dan Hibah APBD Jelang Pilkada 2024

Lingkarjawa.com – Ketua Bawaslu Banyuwangi Adrianas Yansen Pale S.T., menanggapi permintaan dan masukan dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Banyuwangi, untuk segera menghentikan sementara dana bantuan sosial (bansos) yang dikontribusikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana hibah kepada Bawaslu hingga selesainya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.

‘Kami sangat mengapresiasi langkah Puskaptis yang menyampaikan permintaannya langsung ke kantor Bawaslu Banyuwangi. Kami sangat membutuhkan forum untuk berdiskusi dengan para aktivis senior tentang kondisi demokrasi, termasuk kontrol publik dalam pelaksanaan demokrasi,” kata Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Palel dalam keterangannya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Beliau juga menegaskan akan segera menindaklanjuti isi permintaan tersebut melalui mekanisme rapat internal. “Kami akan menindaklanjuti permintaan yang kami terima dengan cara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Direktur Puskaptis Banyuwangi, M. Amrullah, SH, melalui M.Hum, meminta Bawaslu merekomendasikan agar pembayaran bansos dan hibah APBD dihentikan sementara hingga selesainya tahapan Pilkada 2024. Hal ini untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan anggaran oleh pasangan calon petahana.

Di antara dana hibah yang disoroti Puskaptis adalah Hibah Insentif Guru Ngaji, Hibah Insentif RT/RW, Hibah Organisasi Kemasyarakatan, Hibah Kelompok Masyarakat, dan Hibah Pembangunan Lembaga Keagamaan, yang dinilai rawan disalahgunakan menjelang Pilkada Banyuwangi ( 27/11/2024 ).

Bawaslu lebih mempertegas lagi kembali komitmennya untuk terus membangun budaya demokrasi yang baik di Banyuwangi melalui pengawasan yang optimal dan kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat.

Post Views : 18 views