Konflik Pantai Boom: Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Mendesak Verifikasi Dokumen Kepemilikan secara Hati-Hati

Lingkarjawa.com – Sengketa kepemilikan lahan di kawasan Pantai Boom belum menemukan titik temu. Konflik ini melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, yang sama-sama mengklaim hak atas lahan strategis tersebut.

Menyikapi persoalan ini, DPRD Banyuwangi berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk mendalami masalah tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menyebutkan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pelindo, dan Dishub Jatim dalam waktu dekat.

“Kami ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Semua pihak harus bertemu agar ada solusi yang jelas,” ujar Rifa, Jumat (15/11/2024).

Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menangani konflik ini. Menurutnya, persoalan aset daerah seperti Pantai Boom tidak bisa diselesaikan secara instan.

Semua dokumen kepemilikan, imbuhnya, harus diverifikasi dengan teliti. “Kalau memang ini aset Pemkab Banyuwangi, segera urus sertifikatnya agar tidak ada celah untuk pihak lain mengklaim,” tegasnya.

Rifa juga mempertanyakan alasan konflik ini baru muncul belakangan, padahal Pantai Boom sudah lama menjadi ikon wisata Banyuwangi. “Boom itu sudah ada sejak sebelum kita lahir. Kenapa masalah seperti ini baru muncul sekarang?,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Di sisi lain, Pemkab Banyuwangi bersikukuh bahwa tanah tersebut adalah aset milik daerah. Pemkab saat ini tengah memproses dokumen kepemilikan sebagai langkah pengamanan aset. Namun, Dishub Jatim juga memiliki argumen serupa, sehingga konflik menjadi semakin rumit.

Rifa berharap pertemuan yang direncanakan DPRD akan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah ini. “Kita perlu duduk bersama, karena hanya dengan diskusi semua pihak bisa memahami posisi masing-masing dan mencari jalan keluar terbaik,” pungkasnya.

Post Views : 30 views